South Sea Pearl Butuh Perhatian

South Sea Pearl Butuh Perhatian

25/02/2013 - Kategori : Info Media

South Sea Pearl Butuh Perhatian

Komoditas mutiara laut selatan atau yang dikenal dengan istilah south sea pearl asal Indonesia Pernah dicanangkan sebagai salah satu mutiara terbaik dan terbesar di dunia dalam sebuah konferensi di Kobe, Jepang pada 1995.

Namun kini produksi south sea pearl nasional kalah jauh dibandingkan dengan Australia, bahkan juga Filipina, baik dalam segi kualitas dan kuantitas.

Persoalan yang dihadapi pembudidaya bisa dibilang klasik, tidak adanya perhatian pemerintah dalam sisi kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing komoditas ini. bahkan budi daya kerang mutiara yang sudah ada kerap mengalami gangguan dilapangan. Kurangnya perhatian pemerintah yang paling mendasar tampak dari ketidaan data komprehentif mengenai budi daya yang mulai berkembang sejak 1982 ini. Data mengenai mutiara yang dimiliki pemerintah hanya berupa data perdagangan dunia dati UN Comtrade dan data ekspor-impor dari Badan Pusat Statistik(BPS).

Sementara data pembudi daya, jumlah produksi, investasi, dan hal teknis lainnya pemerintah mengandalkan data dari asosiasi, alias tidak ada survey langsung dari pemerintah. Padahal Jumlah pembudi daya mutiara di Indonesia tidaklah banyak. Wakil Ketua Umum Asosialisasi Budaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Sekamto mengenang. saat dia dan beberapa kolega mendirikan asosiasi pada 1995 ada 75-80 pembudi daya aktif, Sementara saat ini jumlah tersebut menciut hingga 23-25 budi daya.

Dari jumlah total pembudi daya tersebut sekitar enam pembudi daya merupakan perusahaan asing, sedangkan sekitar setengahnya adalah perusahaan sekala kecil, dan sisanya berskala menengah.

"Terus terang saya belum menyelesaikan inventarisasi, ini Kementerian juga sudah berapa orang minta data ke saya dengan menyertakan tabel begini saja. Saya ingin membuat yang lebih rapi, tetapi tentu tidak bisa dipaksa cepat,"Katanya.

Sukanto menilai penurunan tersebut tidak berhubungan dengan krisis ekonomi karena mutiara adalah salah satu komoditas yang bertahan menghadapi krisis besar pada periode 1997-1998.

Dia mengklaim pada periode tersebut tidak ada satu pun usaha budi daya tutup. Sebaliknya usaha budi daya justru untung bersar-besaran karena berinvestasi dalam rupiah dan menjual dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Selain karena faktor kemampuan berusaha dari pada pembudi daya, penutupan usaha juga terjadi lantaran tidak adanya perhatian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan struktural yang di hadapi, Misalnya saja aturan pengembangan wilayah dan masalah perizinan.

Buah dari persoalan-persoalan tersebut bukan sekedar ketiadaan minat investor untuk masuk ke sektor budidaya mutiara, tetapi bahkan perusahaan pembudi daya mutiara yang sudah ada pun terancam tutup karena tidak ada pengertian dengan Pemerintah Daerah. Salah satu kasus yang sudah masuk ke ranah hukum saat ini adalah PT Morotal Marine Culture (MMC) yang menurut Sukamto mengalami pengrusakan properti oleh Pemerintah Daerah.

Persoalan lain tengah dihadapi PT Timor Otsuki Mutiara(TOM) di Kupang. Direktur Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Maman Hermawan mengungkapkan TOM pada awalnya dibangun di wilayah sepi penduduk karena budi daya mutiara memutuhkan wilayah perairan yang masih sehat, sehingga memiliki banyak plankton.

Seiring dengan pengembangan usaha TOM masyarakat sekitar semakin banyak yang tinggal didekat wilayah budi daya tersebut. HIngga akhirnya Pemerintah Daerah merasa perlu membangun pembangkit listrik batu di wilayah tersebut. Persoalaannya keberadaan TOM dianggap menghalangi pengangkutan batu bara bagi pembangkit listrik anyar. Sehingga santer diwacanakan untuk mengusir TOM dari wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan kekhawatiran Sukamto bahwa kementerian cenderung, kalah dalam menghadapi pemerintah daerah.

TATA RUANG WILAYAH

Meski demikian bukan berarti Kementerian berpangku tangan. Persoalan-persoalan di lapangan sudah disadari akan terjadi. Sebab itu sejak Fadel Muhammad masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan telah digagas peraturan tata ruang wilayah laut.

Sayangnya hingga kini aturan tersebut belum lagi disahkan meski telah selesai rancangannya Maman juga mengaku tidak dapat memperkirakan kapan rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat berlaku.

"Ini program integrasi, tidak hanya soal tata ruangan mutiara, tetapi juga komoditas lain,misalnya nursery grown lobster, rumput laut. Jadi harus tahun ini, Namun terus terang saja saya tidak tahu apakah bisa atau tidak," terangnya.

Sukamto menerangkan zonasi sangat dibutuhkan bagi pegembangan mutiara karena kerang mutiara membutuhkan lingkugan laut yang tenang, tanpa cemaran,dan Kaya plankton agar dapat menghasilkan mutiara berkualitas baik.

Selain membutuhkan wilayah agar tidak terganggu dengan kegiatan lain yang dapat menurunkan kualitas mutiara, zonasi juga dibutuhkan untuk mendukung tumbuh-kembang kerang,Zona yang dimaksud antara lain zona indukan, zona oengembangan mutiara. Misalnya saja selama ini pengusaha biasanya mengembangkan indukan mutiara di wilayah Bali, selanjutnya kerang dibawa ke wilayah Nusa Tengara untuk menyelesaikan tahap pembesaran. Baru kemudian kerang, kembali dipindahkan kewilayah Papua maupun Maluku untuk mengembangkan mutiara.

Adapun wilayah yang banyak terdapat budi daya mutiara antara lain Bali terutama di wilayah Kupang, Sulawesi Tenggara terutama di wilayah Minahasa yang masuk dalam wilayah administratif Sulawesi Utara. Selain itu wilayah wilayah yang sejak dahulu terkenal sebagai penghasil mutiara kelas dunia adalah Maluku, Maluku Utara, dan Papua terutama di wilayah Raja Ampat.

Sukamto yang telah berkecimpung didunia pengembangan mutiara sejak 1982 ini tidak lantas menilai buruk masa depan pengembangan mutiara lantaran berbagai persoalan yang ada. Bahkan dia justru memprediksi pengembangan mutiara terutama dari segi mutu dan harga jual dapat meningkat.

Dia mengungkapkan pada tahun ini pengembangan mutiara dapat menghasilkan bibit-bibit baik untuk dikembangkan sehingga kualitas dan kuantitas produksi bisa berdaya saing ditingkat pasar internasional.

Sumber: BISNIS INDONESIA Tanggal 25 Februari 2013 Hal.26